Jakarta, [ MNRTV News ] Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan peningkatan pengumpulan zakat nasional sebesar 10% pada 2025. Saat ini, total zakat yang terkumpul mencapai Rp42 triliun, namun angka tersebut masih jauh dari potensi maksimal yang diperkirakan lebih dari Rp327 triliun.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, dalam Training of Facilitator (ToF) Pembinaan Lembaga Zakat dan Wakaf di Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Menurutnya, peningkatan pengumpulan zakat harus menjadi agenda bersama untuk memperkuat kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan umat.
Optimalisasi Penyaluran Zakat dengan DTSEN
Abu Rokhmad menegaskan bahwa optimalisasi zakat tidak hanya berfokus pada jumlah yang terkumpul, tetapi juga efektivitas distribusinya. Ia menyoroti pentingnya penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam penyaluran zakat agar lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan bantuan sosial lainnya.
“Dengan DTSEN, kita bisa memastikan zakat benar-benar sampai kepada mereka yang berhak, tanpa terjadi tumpang tindih dengan program bantuan pemerintah lainnya,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat harus terus dijaga. Transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat.
“Jika masyarakat percaya bahwa zakat dikelola dengan baik dan transparan, mereka akan semakin terdorong untuk menyalurkannya melalui lembaga resmi,” ujarnya.
Pemanfaatan Teknologi Digital dan Inovasi
Abu Rokhmad juga mendorong lembaga zakat untuk terus berinovasi dalam penghimpunan zakat, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.
“Era digital membuka banyak peluang. Lembaga zakat harus lebih kreatif dalam mengembangkan metode pembayaran zakat yang mudah, cepat, dan aman,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan berbagai pihak dalam mengoptimalkan potensi zakat nasional. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat.
“Zakat bukan hanya untuk konsumsi, tetapi juga harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi. Kita harus memastikan dana zakat dapat membantu masyarakat miskin untuk berdaya dan mandiri,” katanya.
Kemenag berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga zakat agar semakin profesional dalam mengelola dana umat.
“Kita tidak boleh berhenti. Harus ada perbaikan terus-menerus, baik dalam sistem penghimpunan, pengelolaan, maupun pendistribusiannya,” tegasnya.
Dengan peningkatan pengumpulan dan optimalisasi distribusi zakat, diharapkan zakat dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.
(Ddg/Yd)
