MNRTV News, Jakarta – Kegiatan “Bang Doel Sapa Warga” kembali menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Kali ini, Rano Karno turun langsung ke Kampung Wisata Eduwisata Bhinneka, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2026), untuk menyerap berbagai aspirasi warga.
Dalam kunjungannya, Rano menegaskan pentingnya pendekatan jemput bola agar pemerintah tidak hanya menerima laporan di atas meja, tetapi benar-benar memahami kondisi di lapangan. Ia memastikan setiap aspirasi warga akan dipilah dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan, mulai dari persoalan lahan, layanan air bersih, hingga penataan kawasan.
“Semua aspirasi akan kita koordinasikan, terutama yang berkaitan dengan aset, PAM, kawasan kumuh, hingga keberatan warga soal PBB rumah susun,” ujarnya.
Salah satu persoalan krusial yang mencuat adalah status kepemilikan lahan di Kebon Kosong yang belum jelas. Sebagian lahan diketahui merupakan aset Pemprov DKI Jakarta, sementara sebagian lainnya berada di bawah kewenangan Sekretariat Negara. Kondisi ini membuat sejumlah usulan warga belum bisa direalisasikan.
Rano mengakui, ketidakjelasan status lahan menjadi penghambat utama pembangunan di wilayah tersebut, bahkan berdampak pada tidak optimalnya proses Musrenbang di tujuh RW.
“Kalau lahannya bukan milik kita, tentu ada mekanisme yang harus dipatuhi. Tapi ini akan segera kita koordinasikan agar ada solusi,” katanya.
Selain itu, persoalan rumah susun juga menjadi sorotan. Beberapa unit hunian diketahui bukan milik Pemprov, melainkan dikelola oleh Perumnas. Warga mempertanyakan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta masa pengelolaan yang akan berakhir pada 2026.
Tak hanya soal administrasi dan aset, warga juga menyampaikan berbagai kebutuhan dasar. Mulai dari perbaikan saluran air, jalan lingkungan, trotoar, hingga penanganan sampah di kawasan Jalan Kali Baru Barat. Mereka juga mendorong penguatan bank sampah di tingkat RW sebagai solusi berkelanjutan.
Aspek keamanan dan kenyamanan lingkungan turut menjadi perhatian, seperti pemasangan CCTV dan perbaikan penerangan jalan umum (PJU) yang padam. Selain itu, warga mengusulkan pembangunan fasilitas publik, termasuk RPTRA, MCK komunal, renovasi sekretariat Karang Taruna, hingga perbaikan lapangan olahraga.
Melalui forum ini, pemerintah berharap persoalan di tingkat akar rumput dapat terpetakan dengan jelas dan diselesaikan secara bertahap. Bagi Rano, kehadiran langsung di tengah warga bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
