MNRTV News, Jakarta — Badan Perfilman Indonesia (BPI) resmi memasuki babak baru. Ketua Umum BPI, Fauzan Zidni, mengumumkan susunan kepengurusan periode 2026–2030 yang diisi deretan nama besar lintas profesi perfilman. Momentum ini hadir di tengah optimisme kebangkitan industri film nasional pascapandemi.
Tak sekadar pergantian struktur, kepengurusan baru membawa misi ambisius. Fokus utama diarahkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui sinkronisasi kurikulum, program magang terintegrasi, hingga pengiriman talenta muda ke sekolah film dan laboratorium internasional. Langkah ini diharapkan mampu mencetak generasi sineas yang kompetitif di level global.
Selain itu, BPI juga bersiap mendorong revisi Undang-Undang Perfilman bersama pemerintah guna memperkuat kelembagaan, meningkatkan perlindungan profesi, hingga membuka peluang investasi yang lebih luas. Upaya ini sekaligus menjadi fondasi untuk menciptakan ekosistem perfilman yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.
Sejumlah agenda strategis lain turut disiapkan, mulai dari gerakan anti-pembajakan film secara menyeluruh, penyelenggaraan Festival Film Indonesia, hingga penguatan fungsi advokasi dan riset. Di sisi lain, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar industri film Indonesia mampu bersaing di pasar global.
Dukungan juga datang dari Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang menilai BPI memiliki peran vital sebagai jembatan antara pemerintah dan insan perfilman. Ia berharap kepengurusan baru dapat memperkuat tata kelola sekaligus membuka ruang lebih luas bagi talenta kreatif dari berbagai daerah.
Menariknya, komposisi pengurus kali ini menghadirkan wajah-wajah populer yang tak asing di dunia hiburan. Di jajaran Dewan Penasehat, misalnya, terdapat aktor Reza Rahadian sebagai ketua, bersama nama besar seperti Christine Hakim dan sutradara Joko Anwar. Sementara di bidang strategis lainnya, hadir pula figur publik seperti Wulan Guritno yang memimpin bidang festival, Luna Maya di bidang kerja sama, hingga Prilly Latuconsina yang tergabung dalam Komite Festival Film Indonesia 2026.
Kehadiran para pelaku industri dari berbagai latar belakang ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa BPI ingin bergerak lebih inklusif dan kolaboratif. Tidak hanya fokus pada produksi film, tetapi juga menyentuh aspek distribusi, literasi, hingga pelestarian arsip film nasional.
Dengan struktur organisasi yang lengkap hingga ke tingkat kelompok kerja dan satuan tugas, BPI menegaskan komitmennya untuk bekerja secara terukur dan berdampak. Langkah ini sekaligus menjadi ajakan terbuka bagi seluruh insan perfilman untuk bergerak bersama, memperkuat fondasi industri, dan membawa film Indonesia semakin bersinar di panggung dunia.
