MNRTV NEWS, NTT – Di tengah geliat pembangunan nasional, Kabupaten Belu salah satu wilayah perbatasan strategis Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) menjadi sorotan pemerintah pusat.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet di kawasan perbatasan, Kamis (10/7), di Kantor Bupati Belu, Nusa Tenggara Timur.
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH, dan dihadiri oleh Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam, Marsma TNI Agus Pandu Purnama beserta Tim Kedeputian V Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, serta perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan strategis: Kemenkomdigi, PLN, Telkom, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Smart, dan jajaran OPD Kabupaten Belu.
Peta Masalah: Belum Merdeka Digital
Kabupaten Belu masih menghadapi tantangan serius: sejumlah dusun di beberapa desa belum terjangkau listrik maupun jaringan telekomunikasi. Kondisi ini menjadi hambatan utama dalam pemerataan akses informasi, layanan publik, dan pendidikan yang layak.
Pihak PLN menyatakan bahwa wilayah-wilayah tersebut telah menjadi prioritas untuk segera masuk dalam program perluasan jaringan listrik. Di sisi lain, operator seluler menyampaikan kesiapan untuk memperluas cakupan sinyal, asalkan dukungan infrastruktur dasar seperti daya listrik dan menara dapat terpenuhi.
“Wilayah perbatasan bukan hanya benteng terdepan kedaulatan negara, tapi juga harus menjadi simbol kemajuan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat di sini tertinggal dari arus digitalisasi nasional,” tegas Marsma TNI Agus Pandu Purnama.
*Langkah Strategis: SMP Digital dan Akselerasi Program Nasional*
Sebagai hasil nyata dari rapat koordinasi ini, disepakati pembentukan SMP Digital sebagai proyek percontohan di salah satu wilayah blank spot yang belum memiliki akses listrik dan internet. Proyek ini akan menjadi simbol transformasi kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.
Tak hanya itu, pemerintah daerah, operator seluler, dan PLN juga sepakat untuk mendukung program prioritas nasional seperti Ketahanan Pangan, Koperasi Merah Putih, dan Pemerataan Pendidikan, dengan menjadikan Belu sebagai lokus intervensi terpadu di kawasan perbatasan.
*Membangun dari Perbatasan: Satu Visi, Banyak Tindakan*
Kegiatan ini juga bertujuan untuk meninjau langsung kondisi lapangan, mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan akses digital, serta mendorong sinergi lintas sektor untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Para peserta menegaskan pentingnya pendekatan strategis yang berbasis data, integratif, dan berkelanjutan.
“Konektivitas yang merata bukan sekadar soal teknologi, tapi menyangkut keadilan pembangunan dan hak warga negara atas informasi, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik,” tegas Bupati Belu, Willybrodus Lay.
Sebagai penutup, Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program ini hingga seluruh wilayah Belu terbebas dari blank spot dan menjadi simbol kedaulatan digital Indonesia.
(DD/YD)
