MNRTV News, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat langkah penataan kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, seiring mendekati rampungnya pembangunan stasiun MRT di wilayah tersebut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno turun langsung meninjau kawasan bersejarah itu, Rabu (17/12), untuk memastikan kesiapan revitalisasi dilakukan secara menyeluruh.
Dalam kunjungannya, Rano menegaskan bahwa Kota Tua tidak bisa ditangani dengan pendekatan sektoral. Menurutnya, kawasan dengan nilai sejarah tinggi ini membutuhkan penataan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat.
“Kota Tua ini bukan proyek jangka pendek. Prosesnya sudah berjalan lama dan sempat terhenti. Karena itu, kita harus melanjutkannya dengan perencanaan matang dan kolaborasi lintas sektor,” kata Rano.
Ia menyebutkan, keberadaan MRT akan menjadi katalis utama perubahan wajah Kota Tua. Oleh sebab itu, revitalisasi kawasan harus berjalan paralel dengan pengembangan transportasi massal agar kawasan tidak tertinggal saat MRT mulai beroperasi.
“Begitu MRT aktif, arus manusia ke Kota Tua akan melonjak. Penataan tidak boleh menunggu, karena kalau terlambat, dampaknya justru akan menyulitkan pengelolaan kawasan,” ujarnya.
Rano memaparkan, integrasi berbagai moda transportasi di kawasan Kota Tua akan menjadikannya salah satu titik dengan mobilitas tertinggi di Jakarta. Saat ini, Stasiun Jakarta Kota melayani sekitar 1,3 juta penumpang per hari, dan angka tersebut diproyeksikan meningkat signifikan dengan tambahan pengguna MRT serta TransJakarta.
“Bisa mencapai jutaan orang setiap hari. Ini peluang besar, tetapi juga tantangan. Kalau tidak diatur dengan baik, potensi ini justru bisa menimbulkan persoalan baru,” jelasnya.
Pemprov DKI, lanjut Rano, juga menyiapkan penataan bagi aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pengaturan pedagang kaki lima, area parkir, dan ruang usaha. Langkah tersebut dilakukan agar kegiatan ekonomi tetap hidup tanpa mengorbankan nilai sejarah dan kenyamanan kawasan.
Selain itu, Rano mengungkapkan bahwa dirinya mendapat mandat langsung dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mengawal revitalisasi Kota Tua. Ke depan, Pemprov DKI akan membentuk lembaga khusus yang bertugas mengoordinasikan penataan kawasan secara berkelanjutan.
“Kami ingin semua peran dan tanggung jawab jelas. Dengan kelembagaan yang kuat, revitalisasi Kota Tua bisa berjalan konsisten dan tidak terputus lagi,” pungkasnya.
