MNRTV NEWS, Jakarta, Kamis 4 September 2025 – Pemerintah mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disediakan Perum Bulog.
Langkah ini dinilai penting, terutama bagi 214 daerah yang saat ini mengalami tren kenaikan harga beras.
Beras merupakan salah satu komoditas utama yang memengaruhi laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 September 2025, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras pada minggu keempat Agustus 2025 bertambah menjadi 214 daerah, naik dari 200 daerah pada minggu ketiga Agustus 2025.
Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Perum Bulog akan menggelar operasi pasar lewat penyaluran beras SPHP dengan melibatkan Pemda.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakukan pemantauan terhadap daerah-daerah yang mendukung upaya ini.
“Kami mengimbau kepada 214 pemerintah daerah agar segera berkoordinasi dengan Bulog untuk mengoptimalkan penyaluran beras SPHP. Yang terpenting, program ini harus tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat kurang mampu,” tegasnya.
Langkah koordinasi ini diharapkan dapat menekan kenaikan harga beras sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Dengan dukungan Pemda, operasi pasar SPHP diyakini lebih efektif dalam menjaga stabilitas harga pangan di tingkat daerah.
