MNRTV NEWS, JAKARTA – Maraknya aktivitas tambang ilegal kembali menjadi sorotan publik. Terbaru, sejumlah alat berat terlihat bebas masuk dan beroperasi di lokasi pertambangan tanpa izin.
Kondisi ini jelas bertentangan dengan perintah sekaligus ultimatum Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menegaskan agar aparat segera menertibkan praktik tambang ilegal.
Ketua Umum Perkumpulan Wartawan (PW) Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, Agus Flores, menyatakan rasa geram atas situasi tersebut.
Menurutnya, diabaikannya instruksi Presiden merupakan bentuk pembangkangan serius dan penghinaan terhadap wibawa negara.
“Presiden sudah tegas memerintahkan penertiban tambang ilegal, tapi faktanya justru semakin banyak alat berat masuk. Ini jelas pembangkangan! Saya geram melihat kondisi seperti ini. Aparat harus bertindak, jangan sampai wibawa Presiden dilecehkan,” tegas Agus Flores, Rabu (27/8/2025).
Selain menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap tambang ilegal, Agus Flores juga menyinggung soal kebijakan pajak. Ia menilai rakyat kecil jangan terus-menerus dijadikan beban dengan kenaikan pajak, sementara bisnis-bisnis gelap justru dibiarkan tumbuh subur.
“Pajak jangan dinaikkan kepada rakyat kecil. Yang harusnya dinaikkan itu pajak dari bisnis-bisnis lembah hitam yang jelas-jelas merusak lingkungan dan merugikan negara. Kalau tambang ilegal dibiarkan, rakyat yang jadi korban ganda—lingkungannya rusak, ekonominya ditekan,” ujarnya.
FRN menegaskan dukungan penuh terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memberantas tambang ilegal. Agus Flores mengingatkan agar aparat penegak hukum, baik Polri, TNI, maupun pemerintah daerah, segera mengambil langkah nyata.
“Jangan ada kompromi dengan pelaku tambang ilegal. Kalau aparat main mata, sama saja merusak wibawa negara,” pungkasnya.
