MNRTV NEWS, Jakarta, 8 Agustus 2025 — Menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Perum Bulog akan meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada pekan depan.
Program ini diluncurkan sebagai respons atas masih tingginya harga beras di berbagai daerah yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Hal tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., yang berlangsung hari ini (8/8) di Mabes Polri. Rapat tersebut turut dihadiri oleh Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, serta seluruh jajaran Polda dan Polres secara daring.
“Dari target 1,3 juta ton beras SPHP tahun ini, realisasi baru mencapai 8.000 ton. Ini alarm bagi kita semua. Fungsi Binmas sebagai sektor utama wajib memastikan akurasi data stok, koordinasi intensif dengan Bulog, dan penyaluran yang tepat sasaran,” tegas Irwasum Polri.
“Gerakan ini akan dilombakan antar satuan wilayah – dan yang terpenting, jangan sampai terjadi penyelewengan!”
Dalam mendukung kolaborasi ini, Perum Bulog menyiapkan 1.514 gudang dengan total kapasitas 3,7 juta ton serta skema tunda bayar tujuh hari bagi Koperasi Polri (Primkoppol) yang ditunjuk sebagai mitra penyalur.
“Dukungan Polri sangat membantu mempercepat dan memperluas distribusi. Ini bukan hanya soal logistik, tapi soal tanggung jawab negara,” ujar Dirut Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani.
Distribusi beras SPHP akan dilakukan melalui dua skema: langsung dari satuan wilayah ke gudang Bulog atau melalui koperasi mitra seperti Koperasi Merah Putih, Primkoppol, dan lainnya.
Konsumen dapat membeli maksimal 10 kilogram, kecuali wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) seperti Maluku dan Papua yang diperbolehkan hingga 50 kilogram dalam kemasan khusus. Penjualan kembali beras SPHP dilarang keras.
Seluruh mekanisme distribusi dipantau melalui aplikasi Klik SPHP yang mencakup 8 tahap mulai dari pengajuan, pembayaran, hingga pelaporan digital. Setiap transaksi wajib tercatat dengan harga di bawah HET, termasuk data pembeli.
Pengawasan akan diperketat dengan pelibatan Bhabinkamtibmas di tingkat Polsek untuk melakukan sosialisasi dan pemantauan langsung di lapangan. Selain itu, Tim Pemantau Gabungan dari unsur Polri, Bulog, Pemerintah Daerah, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan melakukan evaluasi harian melalui sistem digital terintegrasi.
Deputi I Bapanas menyatakan bahwa kualitas dan stabilitas stok menjadi perhatian utama.
“Pastikan beras berkualitas, stok stabil, dan manfaat langsung dirasakan masyarakat. Dokumentasikan dan publikasikan keberhasilan GPM agar masyarakat tahu peran nyata Polri dalam menjaga stabilitas pangan nasional.”
Sementara itu, Dirtipideksus Bareskrim Polri memperingatkan agar tidak terjadi kebocoran distribusi ke pihak-pihak besar yang tidak berhak.
“Pendataan harian yang ketat dan transparan adalah kunci mencegah penyalahgunaan. Tidak boleh ada permainan!”
Masyarakat juga didorong untuk aktif berpartisipasi dengan melaporkan penyimpangan melalui Hotline 110 atau aplikasi Klik SPHP. Satgas SPHP Polri yang dipimpin Kakorbinmas akan mengumpulkan dan merekapitulasi data harian pencapaian distribusi. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan HET atau keterlibatan mitra tidak resmi akan dikenakan sanksi tegas.
