MNRTV NEWS, Jakarta – Dalam upaya memperkuat kinerja dan pelayanan Kepolisian Republik Indonesia, Anggota Komisi III DPR RI Martin D. Tumbelaka menyampaikan apresiasinya atas pencapaian Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
Ia juga mendorong optimalisasi anggaran Polri untuk tahun 2026, khususnya dalam bidang transformasi digital.
Pernyataan ini disampaikan Martin usai mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Jaksa Agung dan Kapolri, yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7).
Dalam rapat tersebut, dibahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, serta laporan keuangan APBN Tahun Anggaran 2024.
“Kami sangat menghargai kerja keras seluruh jajaran Polri yang tidak hanya berhasil menekan angka kriminalitas, tetapi juga terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” ujar Martin.
Legislator Fraksi Gerindra itu menyoroti pentingnya penguatan kapasitas digital Polri. Ia mengusulkan agar alokasi anggaran 2026 difokuskan pada sistem pelaporan dan respon cepat berbasis digital, penguatan forensik digital, modernisasi alat investigasi kejahatan siber, dan pelatihan teknologi bagi personel kepolisian.
“Di era digital ini, kejahatan semakin kompleks. Polri perlu memperkuat sistem pengawasan berbasis AI, pemanfaatan big data dalam deteksi dini, serta perlindungan keamanan siber,” tambahnya.
Martin juga menilai positif kehadiran aktif Polri di media sosial sebagai bentuk keterbukaan informasi. Ia menekankan pentingnya strategi komunikasi digital terpadu untuk membangun citra institusi yang transparan dan mendidik publik.
“Media sosial harus dimanfaatkan bukan hanya untuk menyampaikan kinerja, tetapi juga untuk edukasi publik dan memperkuat hubungan dengan masyarakat,” katanya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa optimalisasi anggaran harus dibarengi dengan akuntabilitas yang tinggi.
“Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Efektivitas penggunaan anggaran harus berdampak nyata terhadap pelayanan publik yang diberikan Polri,” tegas Martin.
