MNRTV NEWS, Bandung – Dinamika geopolitik global yang kian kompleks menuntut sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan sinkronisasi kebijakan strategis guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
“Pemerintah daerah tidak hanya sebagai ujung tombak negara dalam pembangunan, tapi juga sebagai garda terdepan menjaga stabilitas nasional,” tegas Lodewijk saat memberikan materi dalam Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II di Bandung, Selasa (24/6/2025).
Lodewijk juga menekankan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga memerlukan koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah dalam menyikapi isu-isu strategis.
Menurutnya, penting untuk memperkuat kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama sebagai fondasi dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berdaya saing.
Wamenko Polkam menjelaskan sejumlah isu geopolitik internasional yang saat ini tengah berkembang, seperti konflik sumber daya alam, ketegangan perdagangan global, hingga rivalitas antarnegara besar seperti AS-Cina, Israel-Iran, serta persoalan kawasan seperti Malaysia-Myanmar dan kawasan Timur Tengah.
Ia juga menyinggung peran strategis ASEAN dan ASEAN+3 (China, Jepang, Korea Selatan) yang menjadi mitra penting kawasan. Indonesia, kata dia, tetap memegang prinsip bebas aktif dalam setiap keanggotaannya di organisasi internasional dan regional.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menyelaraskan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto ke dalam visi-misi kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota. Hal ini, menurutnya, bukan bentuk intervensi, melainkan upaya untuk memastikan kesinambungan pembangunan nasional menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.
“Diharapkan kegiatan retret ini memperkuat pemahaman kepala daerah terhadap fungsi pemerintahan, serta menjamin sinkronisasi kebijakan dengan visi nasional. Tujuan akhirnya adalah Indonesia yang makmur dan tangguh di tengah ancaman geopolitik dunia,” pungkasnya.
