MNRTV NEWS, Jakarta – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya penguatan inovasi dan kerja sama antarwilayah metropolitan dalam mempercepat pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Diseminasi Draf Kajian dan Fasilitasi Kerja Sama dalam Rangka Replikasi Inovasi Daerah di Best Western Mangga Dua Hotel, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Dalam sambutannya, Yusharto menjelaskan bahwa meningkatnya urbanisasi di Indonesia membawa tantangan sekaligus peluang besar bagi pemerintah. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat urbanisasi nasional diperkirakan mencapai 60 persen pada 2025 dan terus naik hingga 72,9 persen pada 2045. Bahkan, beberapa provinsi seperti Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Bali, dan Kalimantan Timur tingkat urbanisasinya diperkirakan mencapai di atas 80 persen.
“Kondisi ini tentu membawa tantangan besar bagi pemerintah dalam pemerataan penduduk, penyediaan infrastruktur dasar, serta pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan di seluruh wilayah,” ujar Yusharto.
Yusharto mencatat beberapa persoalan akibat tingginya urbanisasi seperti sampah dan kemacetan. Beberapa daerah seperti Kota Surabaya berupaya menangani kemacetan dengan menambah koridor Trans Jawa Timur. “Ini barangkali menjadi salah satu jenis inovasi yang bisa ditawarkan kepada daerah-daerah lain,” ujarnya.
Ia mengutip laporan Bank Dunia berjudul Time to ACT: Realizing Indonesia‘s Urban Potential yang menyoroti bahwa urbanisasi di Indonesia memang meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, namun belum dimanfaatkan secara optimal dibandingkan negara lain di Asia Timur dan Pasifik. Karena itu, Yusharto menekankan perlunya langkah strategis untuk memperkuat kapasitas daerah dan memastikan pembangunan kota yang inklusif serta berkelanjutan.
“Diperlukan langkah cepat dan strategis untuk memperkuat kapasitas institusi daerah, memperbaiki mekanisme pembiayaan, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta memastikan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan, pemerintah kini mendorong pengembangan kota cerdas berbasis teknologi dan inovasi. Upaya ini juga mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yaitu meningkatkan kontribusi wilayah metropolitan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dari 44,13 persen pada 2022 menjadi 45,60 persen pada 2029.
Selain itu, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P), pemerintah menegaskan pentingnya perencanaan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. “Perencanaan ini mencakup penguatan kelembagaan, penyediaan layanan dasar yang berkualitas, pemanfaatan teknologi digital, hingga penerapan skema pembiayaan inovatif,” jelas Yusharto.
Lebih lanjut, ia menyinggung Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 sebagai dasar penilaian dan pemberian penghargaan inovasi daerah. Menurutnya, inovasi bukan hanya soal teknologi, melainkan juga cara baru dalam melayani masyarakat dan memecahkan persoalan publik. Berdasarkan Laporan Indeks Inovasi Daerah 2024, tercatat 31.719 inovasi daerah, meningkat 11 persen dibanding tahun sebelumnya.
Ia berharap kegiatan diseminasi ini dapat memperkuat sinergi antardaerah dan membangun ekosistem inovasi nasional yang tangguh. “Sehingga penerapan Pilot Project di wilayah metropolitan dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pembicara dari beberapa daerah. Salah satunya Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Nina Anggraeni. Ia menjelaskan berbagai inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, salah satunya aplikasi Sibasam (Sistem Informasi Bank Sampah). Sebagai kota metropolitan, sampah menjadi salah satu persoalan serius di Surabaya. Karena itu, Pemkot Surabaya berupaya menangani sampah melalui aplikasi Sibasam.
“Di mana partisipasi aktif dari bank sampah atau masyarakat ini menjadi hulu untuk penanganan sampah yang ada di masyarakat,” pungkasnya.
