MNRTV NEWS, Surabaya — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk bersama-sama menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
“Ini adalah program unggulan, dan beliau (Presiden) menginginkan agar program ini pro-rakyat, karena melihat kenyataan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah,” ujar Mendagri Tito Karnavian dalam kegiatan Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Ballroom Shangri-La Hotel, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (16/10/2025).
Mendagri menjelaskan, pemerintah berkomitmen serius menuntaskan persoalan perumahan rakyat. Presiden Prabowo secara khusus telah menugaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk merealisasikan program tiga juta rumah tersebut, dengan melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
“Upaya ini didukung dengan berbagai kemudahan dan insentif, seperti KUR, FLPP, serta program lainnya. Kami di Kemendagri mengajak pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh,” jelasnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri bersama Menteri PKP dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurut Mendagri, kebijakan tersebut tidak hanya meringankan masyarakat, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi kepala daerah.
“Kalau ini direalisasikan dengan baik, kepala daerah justru akan lebih populer, karena kebijakan ini sangat membantu rakyat kecil. Masa kita mau menarik pajak atau retribusi dari masyarakat yang tidak mampu?” ucapnya.
Lebih lanjut, Mendagri menuturkan bahwa pihaknya bersama Menteri PKP juga telah membangun sistem perizinan terpadu yang memudahkan masyarakat melalui layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) di setiap kabupaten/kota.
“Nanti bisa dimonitor secara real-time, dan setiap minggu kami akan evaluasi. Bahkan kami akan memberikan penghargaan bagi Pemda yang paling banyak menerbitkan PBG bagi MBR,” tambahnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
