MNRTV NEWS, Jakarta, 31 Juli 2025 — Pemerintah menunjukkan keberpihakannya kepada kalangan jurnalis dengan menggulirkan program rumah subsidi yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga layak huni.
Gagasan ini, yang diprakarsai oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menjadi simbol sinergi lintas sektor dalam menjawab kebutuhan dasar insan pers.
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menyatakan, inisiatif ini adalah bentuk nyata komitmen negara terhadap kesejahteraan wartawan, yang selama ini kerap terpinggirkan dari akses pembiayaan hunian.
“Sebagai mantan wartawan selama 10 tahun, saya memahami betul bahwa belum semua jurnalis hidup dalam kondisi yang layak. Akses terhadap rumah yang manusiawi masih menjadi persoalan besar,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).
Mendapat dukungan luas, Ketua Umum Developer dan Properti Indonesia (DEPRINDO), Muhamad Aditya Prabowo, S.H., menyambut program tersebut sebagai angin segar bagi para pelaku media. Kepada wartawan yang tergabung dalam Forum Penulis dan Wartawan Indonesia (FPWI), ia menyatakan apresiasinya atas langkah sinergis antara Kementerian Komdigi dan PKP.
“Kami mendukung penuh rencana pengadaan rumah layak huni untuk wartawan. DEPRINDO telah menyiapkan program rumah gotong royong sebagai respons konkret dari para pengembang,” ujar Aditya pada Kamis (31/07/2025).
Sebelumnya, dalam pernyataan resmi di laman komdigi.go.id, Meutya menegaskan pentingnya menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada wartawan sebagai bagian dari penguatan pilar demokrasi. Terlebih, kata dia, perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap profesi ini sangat besar.
“Pak Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan langsung agar wartawan dilibatkan dalam program subsidi rumah. Ini bagian dari upaya mendukung kerja-kerja demokrasi, di mana pers berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan rakyat,” jelas Meutya.
Lebih dari sekadar program bantuan perumahan, inisiatif ini mencerminkan penghargaan negara terhadap jurnalisme sebagai unsur vital dalam pembangunan bangsa. Meutya menekankan bahwa Kementerian Komdigi akan terus memfasilitasi koordinasi lintas sektor agar implementasi berjalan efektif. “Profesi ini bukan hanya penting, tapi esensial dalam menjaga ruang demokrasi.
Kesejahteraan wartawan harus menjadi bagian dari agenda strategis nasional, bukan sekadar wacana simpatik, tapi langkah nyata yang dirasakan langsung,” katanya.
Langkah konkret diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini ditargetkan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi bagi wartawan di berbagai daerah.
Peluncuran perdana akan digelar pada 6 Mei 2025. Dalam tahap awal, sebanyak 100 kunci rumah akan diserahkan kepada wartawan yang lolos seleksi. Maruar menegaskan pentingnya proses seleksi yang transparan dan akuntabel, dengan melibatkan Dewan Pers dan organisasi profesi wartawan.
“Kami paham tantangannya permintaan pasti lebih besar dari jumlah unit yang tersedia. Karena itu, seleksi harus dilakukan secara objektif dan tepat sasaran,” ujar Maruarar.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia menjelaskan bahwa kriteria penerima program kini lebih inklusif. Wartawan di wilayah Jabodetabek dengan penghasilan hingga Rp13 juta (untuk yang sudah berkeluarga) atau Rp11–12 juta (bagi yang lajang) tetap berhak mengakses program ini. “Awalnya kami batasi pada penghasilan Rp7–8 juta. Namun setelah evaluasi, batasan tersebut kami sesuaikan agar program ini menjangkau lebih banyak jurnalis,” terang Amalia.
Lewat program ini, pemerintah berharap para pewarta dapat menjalankan tugasnya dengan lebih tenang dan produktif, tanpa dihantui persoalan mendasar seperti kebutuhan papan. Sebab, wartawan yang sejahtera adalah fondasi kokoh bagi demokrasi yang sehat. (dikutip dari laman resmi komdigi.go.id)
