MNRTV NEWS, Jakarta – Ketua Umum DPP DEPRINDO (Asosiasi Developer Properti Indonesia), M Aditya Prabowo, menyampaikan apresiasi atas langkah strategis pemerintah dalam memperkuat sektor perumahan rakyat melalui dua kebijakan terbaru.
Menurut Aditya, perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap hunian rakyat terbukti dari peningkatan alokasi rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga akhir 2025.
Tambahan Kuota FLPP Capai 350 Ribu Unit
Kebijakan pertama yang diapresiasi DEPRINDO adalah penambahan kuota rumah subsidi FLPP dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit, dengan alokasi anggaran Rp35,2 triliun melalui Bendahara Umum Negara (BUN), sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2025.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, turut menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas disetujuinya usulan tersebut.
“Terima kasih kepada Menteri Keuangan yang telah menyetujui usulan kami. Ini sangat mendukung program rumah rakyat, karena rakyat butuh rumah dengan harga terjangkau,” ujar Maruarar di hadapan media.
Insentif PPN DTP Diperpanjang hingga Desember 2025
Kebijakan kedua adalah perpanjangan insentif PPN DTP 100 persen hingga 31 Desember 2025. Insentif ini berlaku untuk rumah tapak dan rumah susun dengan harga maksimal Rp5 miliar. Namun, pembebasan PPN hanya diberikan untuk nilai rumah hingga Rp2 miliar.
Contohnya, untuk rumah senilai Rp2 miliar, pembeli tidak dikenakan PPN. Jika harga rumah Rp2,5 miliar, maka PPN hanya dikenakan pada selisih Rp500 juta sebesar Rp55 juta (11%).
Sebelumnya, insentif ini hanya berlaku hingga Juni 2025, namun kini diperpanjang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025, sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor properti.
DEPRINDO Dukung Program Tiga Juta Rumah
M Aditya Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Menteri Maruarar Sirait atas komitmennya sejak awal menjabat dalam merealisasikan program pembangunan tiga juta rumah.
“Kebijakan ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Ini juga menjadi dorongan besar bagi para pengembang untuk semakin aktif membangun rumah rakyat,” ujarnya.
Dengan sinergi antara insentif fiskal dan peningkatan kuota FLPP, DEPRINDO optimistis sektor perumahan nasional akan tumbuh lebih sehat, stabil, dan inklusif di tahun 2025.
