MNRTV NEWS, Bekasi – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 di Jawa Barat mendapat sorotan tajam dari Ketua Umum Forum Penulis dan Wartawan Indonesia (FPWI), Rukmana, S.Pd.I., CPLA. Menurutnya, sistem tersebut sangat tidak efisien, membuang waktu dan biaya, serta penuh prosedur yang tidak perlu.
Dalam wawancara yang dilakukan Kamis (10/07/2025) di kediamannya di Villa Gading Harapan 5, Tambun Utara, Bekasi, Rukmana mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
“SPMB tahun 2025 ini tidak hanya memalukan, tapi juga menunjukkan rendahnya dedikasi para pegawai Disdik Jabar. Sistem ini membuat masyarakat lelah dan frustasi,” ujarnya tegas.
Ia mencontohkan, untuk jalur prestasi saja, calon siswa diminta mengunggah berbagai dokumen seperti data pribadi siswa dan orang tua, surat pertanggungjawaban bermaterai dari orang tua dan perangkat RT/RW/Lurah, hingga syarat tambahan lainnya.
Setelah itu, mereka harus mengikuti tes akademik. Namun, meski dinyatakan lulus, calon siswa masih diminta membawa ulang dokumen-dokumen yang sebelumnya telah dikirim lewat aplikasi.
“Ini sistem yang tidak konsisten. Semua sudah online, tapi disuruh ulang bawa berkasnya. Apa gunanya server dan digitalisasi jika akhirnya tetap seperti zaman dulu?” tutur Rukmana.
Tidak berhenti di situ, menurutnya, calon siswa juga diminta membawa surat pernyataan dan formulir pendaftaran saat daftar ulang, padahal pendaftaran sudah dilakukan secara daring.
Hal ini menurutnya sangat membingungkan masyarakat, khususnya yang berasal dari keluarga tidak mampu atau kurang paham teknologi.
Rukmana meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk turun tangan membenahi sistem SPMB ini. Ia juga menyinggung sejumlah kasus yang mencuat, seperti somasi dari warga Bandung kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung karena anak berprestasi di bidang olahraga tidak lolos masuk sekolah negeri.
“Ada anak pemulung di Bantar Gebang yang membuat surat terbuka ke gubernur karena meskipun berprestasi, tetap tidak diterima. Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi keadilan dan masa depan generasi muda,” pungkasnya.
