MNRTV NEWS, Cilacap – Sebanyak 247 warga binaan Lapas Nusakambangan kini aktif mengerahkan keterampilan mereka dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang digagas oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.
Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, saat melakukan kunjungan kerja dan panen padi di kawasan Lapas Gladakan, Kamis (3/7).
Mashudi menyebutkan, dari total 2.000 hektare lahan yang dipersiapkan, sebanyak 200 hektare telah berhasil diolah secara produktif.
“Kami optimis Nusakambangan akan menjadi basis ketahanan pangan nasional. Dua tujuan utama kami adalah membina dan meningkatkan skill warga binaan serta menjadikan Nusakambangan sebagai pusat produksi pangan,” ujarnya.
Dalam program ini, warga binaan tidak hanya mendapatkan pelatihan keterampilan, tetapi juga menerima upah sebagai bentuk apresiasi dan bagian dari pembinaan ekonomi. “Upah ini juga diarahkan untuk ditabung sebagai modal usaha mereka saat kembali ke masyarakat,” tambah Mashudi.
Selain sektor pertanian yang telah beberapa kali panen, sektor peternakan juga menunjukkan hasil signifikan dengan produksi lebih dari 2.000 butir telur per hari.
Fasilitas penunjang seperti Balai Latihan Kerja (BLK) hasil kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah berdiri kokoh dan menjadi percontohan untuk BLK warga binaan di daerah lain.
Beberapa program pelatihan keterampilan yang mulai berjalan di BLK Nusakambangan meliputi produksi konveksi dan pengelolaan pupuk organik. Dua orang warga binaan yang kini terlibat dalam pengelolaan pupuk dan peternakan kambing menyatakan harapan mereka untuk menjadikan keterampilan ini sebagai bekal wirausaha di masa depan.
“Seperti arahan Bapak Menteri Hukum dan HAM, kami terus gencar memperkuat skill warga binaan melalui pelatihan produktif dan berkelanjutan,” jelas Mashudi.
Selain itu, Dirjenpas juga meninjau pembangunan tambak udang di atas lahan seluas 40 hektare serta fasilitas lain seperti Workshop FABA, Pabrik Pupuk Organik, Pengolahan Limbah Simpah, hingga program perikanan.
Direncanakan, pada awal Agustus mendatang, Menteri Hukum dan HAM akan meresmikan berbagai fasilitas tersebut yang ditargetkan rampung pada akhir Juni. “Semua ini adalah langkah nyata untuk memberdayakan warga binaan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dari Nusakambangan,” pungkas Mashudi.
