MNRTV NEWS, Banjarmasin – Dalam upaya memperkuat sinergi antara kepolisian dan elemen masyarakat sipil, Direktorat Intelijen Keamanan (Intelkam) Polda Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peran Ormas dan LSM dalam Mewujudkan Kamtibmas yang Kondusif di Kalimantan Selatan”, Senin (30/6/2025), di Ballroom Hotel Victoria, Banjarmasin.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rencana kerja Direktorat Intelkam Polda Kalsel Tahun Anggaran 2025, yang bertujuan untuk membangun dialog terbuka serta mempererat koordinasi antara kepolisian dan berbagai organisasi kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Plt. Kasubdit Kamsus Direktorat Intelkam, Kompol Asep Danu Hudaya, S.E., menyebutkan bahwa forum ini dirancang sebagai wadah untuk menyerap aspirasi serta memperkuat peran aktif Ormas dan LSM dalam menjaga stabilitas wilayah.
FGD ini diikuti oleh puluhan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat di Kalimantan Selatan, diantaranya : Perkumpulan Pergerakan Pemuda Dayak Indonesia, Dewan Adat Dayak Kalimantan Selatan, Dayak Kalimantan Borneo, Batamad Kalimantan Selatan, Laung Kuning, Macan Merah Dayak Asli Kalimantan, Gerakan Pemuda Dayak Asli Kalimantan, PW NU Kalimantan Selatan, PW.Muhammadiyah Kalimantan Selatan, PMII.Kalimantan Selatan, FDM Kalimantan, Pasukan Adat Nusantara, HMI Kalimantan Selatan, Aliansi Dayak Kalimantan Bersatu, KNPI Kalimantan Selatan, Pejuang Bravo, Gerakan Arah Baru Indonesia, WALHI Kalimantan Selatan, AMAN Kalimantan Selatan, Pemuda Pancasila Kalimantan Selatan,GP Anshor Kalimantan Selatan,HIPMI Kalimantan Selatan, KAKI Kalimantan Selatan, Forum Komunikasi Bela Nusantara Indonesia, KAMMI Kalimantan Selatan, serta Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Kalsel.
Dengan menghadirkan perwakilan dari berbagai unsur masyarakat, Polri berharap kegiatan ini dapat memperkuat jejaring komunikasi, menyamakan persepsi dalam menjaga keharmonisan sosial, serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap keamanan wilayah Kalimantan Selatan secara bersama-sama.
“Sinergi dengan masyarakat sipil, khususnya Ormas dan LSM, adalah kunci untuk menciptakan stabilitas sosial dan mendeteksi potensi gangguan secara dini,” ujar Kompol Asep Danu Hudaya di sela-sela kegiatan.
Narasumber Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Agama, serta Organisasi Kemasyarakatan pada Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Sundusiah,DSp.,MAB, menegaskan pentingnya pendataan dan legalitas bagi seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayah tersebut.
“Melalui dinas Kesbangpol, pemerintah mengharapkan seluruh ormas yang ada di Kalimantan Selatan untuk melakukan pendaftaran organisasi ke dinas terkait, agar keberadaan mereka dapat diketahui secara resmi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa setiap ormas semestinya memiliki legalitas yang sah, seperti akta pendirian dari notaris dan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Menurutnya, apabila suatu organisasi melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan, maka mereka akan dikenai sanksi yang sesuai.
“Sanksi yang diberikan tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Jika termasuk pelanggaran berat, bisa saja berujung pada proses hukum atau bahkan pencabutan legalitas organisasi tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sundusiah menjelaskan bahwa Forum Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada seluruh ormas mengenai aturan pendirian dan operasional lembaga. Hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memantau aktivitas ormas serta mencegah potensi permasalahan di daerah.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin semua organisasi memahami peran dan tanggung jawabnya, agar tidak menimbulkan konflik serta turut menjaga ketertiban dan keamanan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Polda Kalsel berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog dan kolaborasi yang konstruktif dengan seluruh elemen masyarakat demi terwujudnya kamtibmas yang aman, tertib, dan damai di Bumi Lambung Mangkurat.(@dw)
