MNRTV NEWS, Jakarta – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengajak pemerintah daerah memperkuat kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Kick Off Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024, Tahun Ukur 2025, yang berlangsung di Hotel Horison Arcadia Mangga Dua, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
“Melalui IPKD ini kita ingin menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang mencerminkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Penginputan IPKD dapat menjadi momentum peningkatan kualitas pengelolaan APBD yang lebih baik,” ujar Yusharto.
Yusharto menjelaskan, IPKD bukan hanya alat evaluasi, tetapi juga berfungsi sebagai peta pembinaan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang tepat sasaran. Hasil pengukuran IPKD dapat menjadi acuan penting bagi daerah untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program agar lebih selaras dengan kebutuhan pembangunan.
Ia juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan IPKD Tahun Ukur 2025 menghadirkan sejumlah pembaruan dibanding tahun sebelumnya, meliputi penyempurnaan indikator, penguatan aspek transparansi, serta penyesuaian metode penilaian agar hasil pengukuran lebih menggambarkan kondisi fiskal daerah secara aktual dan adil.
“Kami harap pembaruan ini dapat membuat IPKD semakin menggambarkan kondisi nyata pengelolaan keuangan daerah,” jelas Yusharto.
Lebih lanjut, Yusharto menyoroti hasil IPKD sebelumnya yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam kualitas laporan keuangan daerah. Dari data yang ada, sebanyak 34 provinsi telah melakukan penginputan IPKD secara lengkap, namun masih ada beberapa kabupaten dan kota yang belum menyelesaikan prosesnya secara menyeluruh.
Meski begitu, tren perbaikan terus terlihat dari menurunnya jumlah daerah tanpa predikat penilaian, menandakan meningkatnya kesadaran pemerintah daerah terhadap pentingnya pelaporan dan transparansi keuangan.
Yusharto menegaskan pentingnya komitmen Pemda dalam melakukan penginputan IPKD secara tepat waktu dan akurat, serta mendorong kolaborasi antar perangkat daerah guna memastikan data yang diinput valid dan kredibel.
“Melalui kegiatan Sosialisasi dan Kick Off ini, kami berharap tim IPKD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dapat memahami teknis penginputan dan pengukuran IPKD serta segera memulai proses penginputan data,” pungkasnya.
