MNRTV News, Jakarta – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) secara resmi memperkuat sinergi lintas sektor dengan menandatangani delapan Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis di Jakarta, pada Kamis (2/10).
Kerja sama ini berfokus pada peningkatan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan pelayanan yang lebih humanis dan inklusif di lingkungan Pemasyarakatan.
Delapan mitra strategis yang terlibat berasal dari berbagai unsur, termasuk pemerintah, lembaga pengembangan sumber daya manusia (SDM), organisasi masyarakat sipil, dan dunia usaha.
Mitra tersebut antara lain Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan; Lembaga Ekonomi Umat, Majelis Ulama Indonesia; Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI); PT. Mitra Sejati Laksana; Yayasan Srikandi Merah Putih; Institute for Criminal Justice Reform (ICJR); dan CV. Yasa Fortune Abadi.
Kerja sama ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pemanfaatan data kependudukan untuk verifikasi tahanan dan Warga Binaan, penguatan kapasitas SDM petugas dan taruna/taruni, hingga pengembangan kewirausahaan dan pembinaan kemandirian Warga Binaan di sektor manufaktur tekstil dan budidaya lele.
Secara khusus, PKBI akan berfokus pada dukungan pendidikan, konseling kesehatan, dan pembinaan bagi Anak, tahanan perempuan, dan Klien Pemasyarakatan.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menegaskan bahwa penandatanganan ini bukan hanya seremonial belaka. “Kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan semata.
Kesepakatan pada hari ini harus dijalankan secara konsisten, diimplementasikan dengan nyata, serta dievaluasi secara berkala agar manfaatnya benar-benar dirasakan dan memberi dampak positif bagi Masyarakat luas,” ujar Mashudi.
Sementara itu, Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan, M. Hilal, dalam laporannya menyebutkan bahwa 8 PKS ini mendukung program ketahanan pangan, pelayanan, serta pembinaan dan pembimbingan bagi Warga Binaan.
Hilal juga menyoroti peningkatan drastis dalam kemitraan Ditjenpas. Saat ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menandatangani 43 Naskah Kerja Sama. Terdapat peningkatan 250% dari tahun lalu di tahun 2024, yang hanya 17 PKS.
Dengan sinergi multisektoral ini, Ditjenpas berharap implementasi program kolaboratif tersebut akan menghasilkan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan dan pembentukan citra positif Pemasyarakatan sebagai institusi yang humanis dan berdaya guna.
