MNRTV NEWS, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp12,5 triliun dalam pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Tambahan ini untuk menindaklanjuti dua program baru prioritas nasional yang menjadi arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Selasa (9/7/2025), Menteri PUPR Dody Hanggara menyampaikan bahwa anggaran tambahan tersebut digunakan untuk mempercepat rehabilitasi Sekolah Rakyat serta penguatan jaringan irigasi sebagai bagian dari strategi besar swasembada pangan.
“Tambahan ini akan difokuskan untuk program yang berasal dari Inpres, yakni renovasi Sekolah Rakyat dan penguatan infrastruktur irigasi,” jelas Menteri Dody dalam rapat.
Komitmen Pemerataan Pendidikan dan Ketahanan Pangan
Program renovasi Sekolah Rakyat menyasar wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), dengan tujuan memperbaiki fasilitas dasar pendidikan agar lebih layak dan mendukung proses belajar mengajar.
Sementara pembangunan dan penguatan irigasi dinilai krusial untuk meningkatkan produktivitas pertanian nasional, sejalan dengan misi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
“Kebutuhan pangan nasional tidak hanya soal produksi, tetapi juga infrastruktur yang menopang. Irigasi menjadi fondasi utama,” tegas Dody.
Penyelesaian Proyek Tertunda dan Pemeliharaan Jalan Nasional
Selain program prioritas baru, tambahan anggaran juga akan digunakan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur lama yang tertunda serta untuk mendanai pemeliharaan jalan nasional di berbagai daerah.
Dengan tambahan Rp12,5 triliun ini, total pagu indikatif Kementerian PUPR tahun 2025 menjadi Rp86,28 triliun, naik dari sebelumnya Rp73,76 triliun.
Komisi V DPR RI memberikan dukungan awal atas usulan ini, namun menekankan pentingnya transparansi dan efektivitas dalam pelaksanaan program.
