MNRTV NEWS, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan urgensi penguatan kerja sama multilateral yang inklusif, adaptif, dan efektif guna merespons dinamika global yang semakin kompleks.
Hal ini meliputi ancaman konflik bersenjata, proliferasi senjata pemusnah massal, kejahatan lintas negara, hingga keamanan siber yang berkembang pesat.
Pernyataan ini disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Multilateral, Adi Winarso, saat membacakan sambutan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad Kurniadi Koba, dalam Rapat Koordinasi Stocktaking Isu dan Perkembangan Kerja Sama Multilateral Bidang Politik dan Perdamaian Internasional yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Senin (30/6/2025).
“Dunia tengah menghadapi tantangan kompleks yang tidak bisa ditangani secara unilateral. Dibutuhkan koordinasi kuat lintas sektor untuk menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika global,” ujar Adi.
Isu Strategis dan Kolaborasi Lintas Sektor
Isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama mencakup:
Perlucutan senjata dan pencegahan proliferasi senjata nuklir,
Keamanan siber,
Peran perempuan dalam perdamaian (Women, Peace, and Security),
Penegakan hukum internasional,
Penanggulangan terorisme.
Dalam kesempatan tersebut, Arif Wicaksono P. Putro, Fungsional Diplomat Madya dari Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri, menegaskan bahwa Indonesia akan terus memegang prinsip multilateralisme yang adil dan berimbang, menolak standar ganda, dan menekankan supremasi hukum internasional.
“Indonesia tidak akan tunduk pada politisasi forum internasional. Kami dorong pendekatan berbasis dialog dan negosiasi yang konstruktif,” tegasnya.
Sementara itu, Aloysius Selwas Taborat, Koordinator Fungsi Perjanjian Pertahanan dan Keamanan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, menyampaikan pentingnya penyegaran informasi hukum dalam setiap dinamika forum multilateral.
“Pembaruan aspek hukum dalam kerja sama internasional adalah hal yang krusial, terutama dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang sesuai dengan konteks global terkini,” ungkapnya.
Ia turut menggarisbawahi implementasi Perpres No. 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri, yang menekankan pentingnya pendekatan hukum yang adaptif untuk isu-isu strategis periode 2025–2026.
Sinergi Antar-Kementerian untuk Diplomasi Efektif
Rapat koordinasi ini diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri oleh berbagai instansi strategis, antara lain:
Kementerian Pertahanan,
Kementerian Perindustrian,
Mabes TNI,
PPATK,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Melalui forum ini, Kemenko Polkam menekankan pentingnya penyamaan persepsi dan penguatan sinergi antar-lembaga dalam menyusun posisi Indonesia di forum internasional demi menjaga kepentingan nasional dan mendorong perdamaian dunia.
