MNRTV NEWS, Makassar – Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-I tahun 2025, yang berlangsung pada Kamis (19/06/2025) di Hotel Claro, Jl. A.P. Pettarani, Makassar.
Kegiatan ini dilaksanakan di bawah naungan DPP KSPSI Pembaruan, dengan kepemimpinan Ketua Umum Dr. Moh. Jumhur Hidayat dan Sekretaris Jenderal Arif Minardi.
Rakerda ini bertujuan untuk mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya, menyusun rencana strategis ke depan, memperkuat koordinasi antar pengurus dan anggota, serta menjadi momentum konsolidasi organisasi sebagaimana diamanatkan dalam AD/ART KSPSI.
Acara dihadiri oleh ratusan peserta yang terdiri dari pengurus 11 PD Federasi KSPSI serta seluruh DPC Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.
Sejumlah tokoh penting turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Wakil Ketua DPRD Sulsel Dr. Rahman Pina, S.IP., M.Si., Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulsel Dr. Jayadi Nas, S.Sos., M.Si., Dirintelkam Polda Sulsel Kombes Pol Hajat Mabrur Bujangga, S.H., S.I.K., M.M., serta unsur Forkopimda Sulsel lainnya.
Ketua DPD KSPSI Sulsel, Basri Abbas, S.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rakerda ini menjadi titik awal dalam menghadapi tantangan dunia ketenagakerjaan di era digital. “Kami menekankan pentingnya penguasaan keterampilan digital, adaptasi terhadap perubahan zaman, serta pemerataan akses pelatihan bagi seluruh anggota serikat pekerja,” ujarnya.
Lebih lanjut, Basri menegaskan bahwa DPD KSPSI Sulsel akan meluncurkan program-program yang berpihak pada kesejahteraan pekerja. Salah satunya adalah program Training of Trainer (ToT) bagi pengurus serikat agar memiliki kemampuan mengadvokasi dan membina anggota secara optimal.
“Kami juga berharap adanya regulasi pemerintah yang responsif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap berpihak pada perlindungan hak-hak normatif pekerja,” tambahnya.
Ketua Panitia Rakerda, Mulyadi Arief, S.E., menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran acara, termasuk instansi pemerintah dan stakeholder ketenagakerjaan.
Sementara itu, Mahmuddin, S.Th.I., yang turut membacakan hasil Rakerda I, menyampaikan beberapa poin strategis yang akan dijalankan, seperti peningkatan kapasitas pengurus di tingkat PUK, DPC, dan PD, penguatan kerja sama dengan pemerintah dalam sertifikasi kompetensi tenaga kerja, hingga pelaksanaan pelatihan advokasi.
“Kami juga mendorong keterlibatan aktif serikat pekerja dalam perumusan kebijakan daerah terkait ketenagakerjaan, termasuk penyusunan regulasi atau peraturan yang berpihak pada buruh,” tegasnya.
Rakerda ini diharapkan menjadi langkah penting dalam membangun KSPSI yang solid, responsif, dan adaptif terhadap dinamika ketenagakerjaan masa kini.
(Red: Suandi)
