Jakarta, [ MNRTV News ] Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho, mengapresiasi kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
Kebijakan ini dinilai dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2025.
“Kebijakan fleksibilitas kerja bagi ASN sangat positif dalam mendukung kelancaran mudik. Jika para ASN bisa mengatur jadwal perjalanan lebih awal, maka kepadatan arus mudik bisa lebih terkendali,” ujar Irjen Agus kepada wartawan, Senin (10/3).
Kebijakan ini mencakup tiga sistem kerja, yakni work from office (WFO), work from home (WFH), dan work from anywhere (WFA), yang memungkinkan pegawai menyesuaikan jadwal kerja mereka secara lebih fleksibel saat menjelang dan setelah Lebaran.
Harapan Agar Perusahaan Swasta Ikut Menerapkan Fleksibilitas Kerja
Selain ASN dan pegawai BUMN, Irjen Agus juga berharap agar perusahaan swasta dapat mengikuti langkah serupa dengan menerapkan kebijakan kerja fleksibel bagi karyawannya.
“Jika banyak perusahaan menerapkan kebijakan serupa, dampaknya akan signifikan dalam mengurangi kepadatan arus mudik,” tambahnya.
Menurutnya, ada beberapa langkah yang dapat diterapkan oleh perusahaan swasta untuk membantu kelancaran arus mudik, antara lain:
1. Pekerjaan Remote atau Fleksibel
• Mengizinkan karyawan bekerja secara remote beberapa hari sebelum cuti bersama agar mereka bisa mudik lebih awal tanpa harus mengambil cuti tambahan.
2. Pengaturan Shift atau Jam Kerja Fleksibel
• Menyesuaikan jadwal kerja karyawan agar mereka dapat menghindari puncak arus mudik, seperti bekerja setengah hari atau mulai lebih awal dari jam normal.
3. Pemberian Cuti Lebih Awal dengan Sistem Bergilir
• Mengatur cuti karyawan secara bergilir agar tidak terjadi lonjakan perjalanan di hari-hari tertentu.
4.Penyediaan Fasilitas Mudik Bersama
• Perusahaan dapat menyediakan transportasi bagi karyawan untuk mudik bersama, sehingga dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan.
5. Percepatan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
• Dengan THR yang diberikan lebih awal, karyawan bisa lebih leluasa dalam merencanakan mudik, termasuk membeli tiket transportasi lebih awal untuk menghindari lonjakan harga dan kepadatan di puncak arus mudik.
“Percepatan pemberian THR juga menjadi langkah strategis. Dengan THR yang diterima lebih awal, karyawan dapat mengatur keberangkatan sebelum puncak arus mudik, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepadatan lalu lintas serta kepadatan transportasi umum,” jelas Irjen Agus.
Upaya Bersama untuk Kelancaran dan Keselamatan Mudik Lebaran 2025
Irjen Agus menekankan bahwa upaya mengurangi kepadatan arus mudik membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, perusahaan swasta, maupun masyarakat. Dengan penerapan kebijakan fleksibilitas kerja yang lebih luas, diharapkan perjalanan mudik tahun ini bisa lebih aman, nyaman, dan terkendali.
“Jika semua pihak berkontribusi dalam mengatur jadwal keberangkatan dan kepulangan dengan lebih baik, kita bisa mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan di jalan selama periode mudik Lebaran,” tutupnya.
