“Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dalam pertemuan di Bandung, membahas dukungan terhadap rencana pemekaran wilayah Jawa Barat untuk pemerataan pembangunan”.
Bandung, [ MNRTV News ] Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan dukungannya terhadap rencana pemekaran wilayah di Provinsi Jawa Barat.
Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 50 juta jiwa dan luas wilayah sekitar 35.377,76 km², Jawa Barat menjadi provinsi terpadat di Indonesia.
Namun, ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan masih menjadi tantangan besar yang perlu segera diatasi.
Menurut Bamsoet, pemekaran daerah dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan.
Ia menyoroti bahwa saat ini Jawa Barat hanya memiliki 27 kabupaten/kota, jauh lebih sedikit dibandingkan Jawa Tengah yang memiliki 35 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 37 juta jiwa, serta Jawa Timur yang memiliki 38 kabupaten/kota dengan populasi 41 juta jiwa.
“Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan publik. Pemekaran wilayah dapat membantu mengurangi beban administratif, meningkatkan efisiensi layanan publik, serta membuka peluang ekonomi baru di daerah yang masih tertinggal,” ujar Bamsoet usai bertemu Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, di Bandung, Minggu (23/2/2025).
Ketimpangan Utara dan Selatan Jadi Sorotan
Bamsoet menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang mendasari perlunya pemekaran Jawa Barat adalah ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan. Kota-kota di utara seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Karawang berkembang pesat berkat industrialisasi dan urbanisasi. Sementara itu, daerah selatan seperti Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis masih tertinggal dalam infrastruktur, pendidikan, serta layanan kesehatan.
Sebagai contoh, Kabupaten Garut memiliki potensi besar di sektor pertanian dan pariwisata, namun belum tergarap optimal karena keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan yang lebih banyak difokuskan ke wilayah utara.
Dengan pemekaran, anggaran dan sumber daya dapat dialokasikan lebih merata sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
“Pemerintah daerah baru yang terbentuk dari pemekaran bisa lebih fokus mengembangkan potensi lokalnya. Misalnya, wilayah Priangan Timur seperti Tasikmalaya, Garut, dan Ciamis memiliki peluang besar di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jika dimekarkan, pengembangan destinasi wisata seperti Gunung Galunggung, Pantai Pangandaran, dan industri kerajinan khas Tasikmalaya bisa lebih optimal,” jelasnya.
Solusi atas Kepadatan Penduduk dan Pelayanan Publik
Selain pemerataan pembangunan, Bamsoet menilai pemekaran wilayah juga bisa menjadi solusi atas tingginya kepadatan penduduk di kota-kota besar Jawa Barat seperti Bandung, Bekasi, dan Bogor.
Overpopulasi di kota-kota ini telah menyebabkan berbagai permasalahan seperti kemacetan, polusi, serta berkurangnya kualitas layanan publik.
“Dengan pembentukan provinsi atau kabupaten/kota baru, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi bisa lebih mudah. Pemerintah daerah yang lebih kecil juga dapat bekerja lebih efektif dalam mengelola sumber daya dan menangani masalah lokal,” tambahnya.
Pemekaran Butuh Kajian Matang
Meski memiliki banyak manfaat, Bamsoet mengingatkan bahwa pemekaran daerah juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah kebutuhan anggaran besar untuk membangun infrastruktur pemerintahan baru dan mengalokasikan sumber daya manusia.
Selain itu, pemekaran bisa memicu konflik kepentingan antarwilayah terkait pembagian anggaran dan kewenangan.
“Oleh karena itu, diperlukan kajian yang matang serta perencanaan yang komprehensif sebelum memutuskan pemekaran. Jika dilakukan dengan baik, pemekaran bisa menjadi solusi efektif dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Rencana pemekaran Jawa Barat telah lama menjadi perbincangan di kalangan akademisi, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan wacana ini dapat segera direalisasikan demi masa depan Jawa Barat yang lebih maju dan sejahtera.(*)
