Jakarta, [ MNRTV News ] Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, mengapresiasi kerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta dan berbagai pemangku kepentingan dalam memastikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berjalan aman, kondusif, dan demokratis.
Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi dan evaluasi di Hotel Manhattan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (5/2).
Menurut Teguh, sinergi antara Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kepolisian, TNI, serta seluruh elemen masyarakat berperan penting dalam menjaga kelancaran Pilkada DKI Jakarta. Ia berharap keberhasilan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
“Kita ingin Pilkada di Jakarta menjadi role model bagi daerah lain. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Saya sering turun bersama Kapolda, Pangdam, KPU, dan Bawaslu untuk memastikan setiap tahapan berlangsung dengan baik. Insya Allah, gubernur dan wakil gubernur terpilih adalah pilihan terbaik warga Jakarta,” ujar Teguh.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan masukan kepada Bawaslu dan KPU guna meningkatkan kualitas pemilu mendatang. Teguh mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah, partai politik, dan masyarakat sipil, untuk mendukung kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur terpilih demi keberlanjutan pembangunan Jakarta.
Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Munandar Nugraha, turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk KPU, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), partai politik, dan peserta Pilgub DKI Jakarta. Menurutnya, kedewasaan politik masyarakat menjadi faktor utama dalam menciptakan suasana pemilu yang damai.
“Warga Jakarta sudah semakin matang dalam berpolitik. Segala perbedaan dapat disikapi dengan baik tanpa menimbulkan konflik. Kita harus terus menjaga kerja sama ini untuk pemilu yang lebih baik ke depan,” kata Munandar.
Rapat koordinasi dan evaluasi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain:
• Meningkatkan sinergi dalam meningkatkan partisipasi pemilih melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih masif serta inklusif.
• Menjaga netralitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu guna menciptakan kompetisi yang sehat.
• Memanfaatkan teknologi dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi serta membangun kepercayaan publik.
• Memperkuat koordinasi antara KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, serta lembaga terkait agar setiap tahapan pemilu berjalan dengan baik dan sesuai prinsip transparansi, kejujuran, serta keadilan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap evaluasi ini dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas pemilu di masa mendatang. (DdG/Yd)
