Jakarta, [ MNRTV News ] Kali ini yang menjadi sorotan publik tentang aturan Paskibra Tujuh belas Agustusan dilarang mengenakan hijab oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Hal ini menuai kontroversi ditengah masyarakat yang menetapkan aturan yang melarang paskibra putri mengenakan hijab.
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, menyampaikan aturan melepas hijab bagi Paskibraka putri sudah diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat (SEDD) Nomor. 1 Tahun 2024. Dan ini sudah menjadi keputusan tentang arti keseragaman skala nasional.
“Paskibraka itu dari awal sudah dirancang untuk seragam,” ujar Yudian dalam konferensi pers yang digelar di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).
Warganet mempertanyakan fungsi dari pada tugas PBIP itu sendiri.
Pendirian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah lembaga yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, dengan tugas utama menjaga, mengembangkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Paskibraka untuk HUT Kemerdekaan RI ke-79 dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi.
BPIP sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam memastikan, setiap kebijakan yang tetapkan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila, dan ini merupakan dasar ideologi negara Indonesia.
Betapa pemerintah Indonesia sangat menyadari, bagian pentingnya pembinaan ideologi Pancasila yang terencana dan sistematis bagi seluruh penyelenggara negara.
Pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017, yang membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).
Lalu, untuk mengokohkan dan menyempurnakan fungsi dalam pembinaan pada 28 Februari 2018, Perpres tersebut digantikan oleh Perpres Nomor 7 Tahun 2018, yang resmi membentuk BPIP.
Dengan beralihnya dari bagian kerja yang utuh menjadi badan lembaga BPIP. Yang sangat diharapkan menjadi berkesinambungan dan berkarakter hukum menjadi kokoh, meskipun beralih kepada pergantian kepala pemerintahan.
Pewarta : Rizki Traka
